KPU Sosialisasi Pemilu, Pihak Rutan Masamba Larang Wartawan Liputan

LUWU UTARA - Sejumlah awak media di Luwu Utara, Sulawesi-Selatan yang hendak melakukan liputan simulasi Pemilu 2024 di Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Masamba bersitegang dengan petugas penjagaan.

Ketegangan terjadi saat petugas  pejagaan Rutan Kelas IIB Masamba melarang sejumlah awak media membawa Handphone (Hp) sementara Hp merupakan alat yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan di media masing-masing. 

Baca juga: Kebakaran di Barru, Plt Gubernur Sulsel Arahkan BPBD Kirim Bantuan

"Saat hendak masuk dan melaksanakan tugas liputan simulasi Pemilu 2024 kepada masyarakat binaan Rutan Kelas IIB Masamba yang diselenggarakan oleh KPU Luwu Utara, pihak piket melarang awak media online membawa handphone masuk area dengan alasan perintah dari atasan, " tutur salah satu awak media, Sabtu (27/1/2024).

Ketegangan terus berlanjut tanpa menemukan titik terang sehingga awak media yang dilarang membawa Hp, dengan terpaksa keluar dari gedung Rutan Kelas IIB Masamba. 

Baca juga: BPBD Provinsi  Sulawesi Selatan Salurkan Bantuan Logistik Pada Korban Kebakaran di Bulukumba

"Bahkan kami sudah menjelaskan bahwa kami datang liputan sesuai undangan KPU Luwu Utara, " jelasnya.

Sementara itu, Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Masamba, Agung Hartono saat dikonfirmasi awak media mengucapkan permintaan maaf.

Baca juga: Kemensos Luncurkan Program Indonesia Mendengar Untuk Para Difabel

"Iya kami mohon maaf atas kesalahpahaman kami, namun tadi saya juga sudah lakukan tindakan / klarifikasi kepada media lain untuk meliput kegiatan simulasi di aula rutan masamba & media sudah bisa melaksanakan liputannya, " ucapnya. 

Ia juga membenarkan bahwa, ia sudah mendapatkan informasi dari pihak KPU Luwu Utara jika akan ada wartawan lima orang yang akan meliput kegiatan ini.

Baca juga: Plt Gubernur Sulsel Salurkan Bantuan Untuk Korban di Bantaeng

"Kami juga sudah disampaikan dari KPU bahwa akan ada lima orang wartawan yang akan meliput kegiatan ini, " terangnya. 

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yakni pasal Pasal 18 ayat (1) UU Pers di mana menghalangi wartawan melaksanakan tugas jurnalistik dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta.(rilis)

Baca juga: Kolaborasi dengan Yayasan Sarupa Bandung, PPWI Berbagi Sembako di Morut dan Luwuk